Rencana SBY Menangkan Pilpres 2019 Seperti Pilpres 2014

(Bagian II)

Lihat: Opsi Cerdas SBY Usung Jokowi – AHY

 

Pemenang pilpres 2014 sesungguhnya adalah SBY. Pernyataan itu dilontarkan akun twitter Triomacan2000 / TM2000Back sesaat setelah KPU mengumumkan hasil akhir perhitungan suara pilpres 2014.

Banyak orang menuding pernyataan TM2000 itu ngaco. Tidak masuk akal. Hanya memancing kontroversi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak fakta terungkap yang membuktikan kebenaran pernyataan TM2000 itu.

Setelah tiga tahun berlalu dari pilpres 2014, sebagian kalangan menilai situasi kondisi bangsa Indonesia pada hari ini hingga menjelang pilpres 2019 mendatang, menempatkan posisi politik SBY sangat menguntungkan, membuka peluang bagi SBY untuk meneruskan suksesi presiden kepada putra sulungnya: Agus Harymurti Yudhoyono atau AHY.

Apa dasar pemikiran sehingga sampai pada kesimpulan tersebut di atas?

Tidak dapat dipungkiri bahwa peluang terbesar untuk menjadi cawapres pendamping Capres Jokowi pada pilpres 2019 adalah AHY.

Hal didasarkan pada realita konstelasi politik nasional sebagai berikut:

Hubungan Presiden Jokowi dengan partai pengusungnya yaitu PDIP dalam kondisi kurang harmonis dan diprediksi akan semakin memburuk pada saat pilpres 2019 mendatang.

Memburuknya hubungan Jokowi dengan PDIP tidak terlepas dari manuver KPK yang secara intens membidik Ketum PDIP Megawati SP melalui penyidik kasus korupsi BLBI, dalam hal ini korupsi pada penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI Bank BDNI atas nama Syamsul Nursalim.  Konglomerat pemilik BDNI yang sudah lama buron itu dituduh melakukan korupsi yang merugikan negara Rp37 triliun.

KPK telah menetapkan Syarifuddin Temenggung mantan Kepala BPPN sebagai tersangka korupsi pada BLBI BDNI. Syafruddin adalah orang dekat Megawati yang menjabat Kepala BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) pada masa Presiden Megawati SP.

Perkembangan penyidikan korupsi SKL BDNI yang terus disidik KPK mengungkapkan bahwa bukti- bukti baru terkait dugaan keterlibatan Presiden Megawati pada korupsi penerbitan SKL BLBI BDNI atas nama Syamsul Nursalim sudah ditemukan KPK.

Pernyataan KPK kepada media yang mengungkap dugaan keterlibatan Presiden Megawati menyebabkan kemarahan besar PDIP. Mereka menuding KPK tengah melakukan upaya kriminalisasi terhadap Megawati Ketum PDIP, untuk kepentingan politik tertentu yang maksud dan tujuannya untuk manyendera Megawati dan PDIP sebagaimana yang telah terjadi dilakukan KPK terhadap Setya Novanto dan Partai Golkar.

Golkar Dalam Genggaman LBP

Pasca penetapan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi EKTP oleh KPK, diduga telah terjadi kesepakatan atau deal di balik layar antara pihak Istana dalam hal ini LBP dengan Setya Novanto. Kesepakatan haram itu disinyalir terkait ‘penyerahan kekuasaan Setya Novanto selaku ketua umum Partai Golkar kepada LBP sebagai kompensasi dicabutnya status tersangka Setya Novanto melalui putusan praperadilan. Meski secara hukum ketum Golkar itu sudah tidak berstatus tersangka, namun Setnov telah terjerat penyanderaan karena KPK setiap saat dengan mudah dapat menetapkan kembali status tersangka atas Ketua DPR itu berdasarkan bukti baru kasus korupsi EKTP dan atau sejumlah kasus korupsi lain yang disidik KPK.

“Kami memiliki 200 bukti korupsi. Setya Novanto tidak bisa lari,” gertak Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang tak lama setelah Hakim Praperadilan memenangkan gugatan Setnov terhadap KPK. Pernyataan KPK ini jelas hanya gertak sambal belaka. Saut Situmorang adalah orang kepercayaan LBP yang ditempatkan di KPK untuk mengamankan agenda politik LBP, salah satunya menyandera posisi Setya Novanto.

Tak lama setelah Setnov dimenangkan hakim praperadilan, Golkar melakukan perombakan besar-besaran pada personalia DPP Golkar untuk merealisasikan kesepakatan penyerahan kekuasaan Partai Golkar kepada LBP. Melalui pergantian kepengurusan DPP Golkar, LBP secara tidak resmi telah menjadi Ketua Umum Bayangan Partai Golkar. Penunjukan dua mantan Danjen Kopassus orang kepercayaan LBP yaitu Letjen Lodewijk Paulus dan Letjen Eko Wiratmoko sebagai Korbid Kajian Strategis dan Korbid Polhukam DPP Golkar menegaskan hegemoni LBP di Partai Golkar.

Selain kedua jenderal binaan LBP itu, juga terdapat orang kepercayaan LBP seperti mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Anang Iskandar dan mantan terpidana kasus pembunuhan Nasrudin yakni Sigit Haryo Wibisono sebagai Korwil Jawa Timur DPP Partai Golkar. Tinggal PDIP yang belum berhasil disandera oleh LBP melalui KPK. Apa hubungan keberhasilan LBP menyandera Partai Golkar dan menjepit PDIP terhadap posisi politik SBY ?

Secara kasat mata publik tidak melihat hubungan erat antara keberhasilan manuver LBP dengan peluang AHY menjadi cawapres pendamping Jokowi pada pilpres 2019. Benang merah yang menghubungkan manuver politik LBP dengan skenario opsi pertama SBY menduetkan Jokowi-AHY adalah fakta adanya kesepakatan awal antara SBY dengan LBP dan kelompok jenderal binaan LB Moerdani yang dibuat sebelum Jokowi terpilih sebagai presiden tahun 2014 lalu.

Koalisi Hantu SBY – LBP Dkk

Pada akhir tahun 2012 tak lama setelah Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Presiden SBY melakukan kesepakatan politik dengan kolega dan kelompok jenderal purnawirawan TNI binaan LB Moerdani. Kesepakatan SBY dengan LBP, AMHP, Agum Gumelar, Sutiyoso dkk itu mengenai rencana strategis penguasaan politik dan kepemimpinan nasional RI.

Berdasarkan laporan intelijen terungkap bahwa Presiden SBY menyatakan kesediaan memberikan dukungan dan mengamankan misi para jenderal purnawirawan mendudukan Jokowi sebagai Presiden RI periode 2014-2019 dan mengamankan periode kedua 2019-2024. Di mana pada periode kedua ini Jokowi didamping Wakil Presiden Agus Harymurti Yudhoyono (AHY).

Sebagai bukti pemenuhan kesepakatan tersebut, Presiden SBY pada Januari 2013 mengangkat Mayjen TNI Moeldoko mantan Sespri AM Hendopriono sebagai Wakasad dan segera mempromosikannya menjadi Kasad, selanjutnya menjadi Panglima TNI.

Karir jenderal Moeldoko yang sebelumnya diprediksi tamat paska pencopotannya dari Pangdam Siliwangi, ternyata malah sebaliknya. Melesat tinggi ke puncak pimpinan TNI. Sebagai Panglima TNI misi utama Moeldoko adalah mengamankan agenda politik SBY – LBP, AMHP dkk menjadikan Jokowi sebagai presiden pada pilpres 2014. Terbukti SBY telah menunaikan komitmennya. Adalah logis jika SBY balik menagih komitmen dari LBP, AMHP dkk sebagai balasannya.

Adalah menjadi kewajiban LBP, AMHP dkk untuk mengamankan agenda politik SBY yang juga merupakan agenda politik LBP dkk yakni memastikan AHY terpilih sebagai Wakil Presiden RI 2019-2024, mendorong AHY sebagai Presiden RI 2024-2029 dan Presiden RI 2029-2034.

Untuk mewujudkan rencana strategis SBY tersebut, koalisi dengan para jenderal purnawirawan binaan LB Moerdani adalah suatu keharusan dan telah dilakukan SBY sejak akhir 2012 lalu. Sebelum koalisi dan kesepakatan strategis itu dipastikan terwujud, SBY sudah sejak 2007 ikut memantau dan terlibat dalam persiapan mengkader Jokowi sebagai bakal calon presiden 2014.

Peran SBY Sejak 2007

Keterlibatan SBY terungkap melalui penempatan Letjen Agus Widjojo salah satu orang terdekat SBY sebagai komisaris di PT Rakabumi Sejahtera, perusahaan patungan kuasi LBP dan Jokowi yang didirikan pada tahun 2007. Perusahaan ini sebagai penampung dan penyalur uang untuk biaya operasional pencitraan dan kampanye Jokowi di Surakarta dalam rangka merebut posisi Gubernur DKi Jakarta pada pilkada 2012.

Tak lama setelah pilkada Jakarta 2012 selesai, PT Rakabumi Sejahtera lenyap ditelan bumi. Seluruh kantor, gudang berikut pabrik dan segala isinya musnah ludes akibat peristiwa kebakaran yang terjadi sebanyak tiga kali hanya dalam waktu dua bulan. Semua jejak keterlibatan SBY – LBP dkk dalam operasi kegiatan persiapan Jokowi menjadi Presiden RI dilenyapkan seketika.

Mutasi dan promosi lebih dua ratus jenderal dan kolonel di lingkungan TNI dilakukan Presiden SBY hanya dalam waktu enam bulan menjelang masa jabatan presiden berakhir. Pengangkatan Jenderal Gatot sebagai Kasad oleh Presiden SBY dan selanjutnya ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI, menegaskan koalisi SBY – LBP dkk terus berjalan dan semakin solid.

SBY sebelum pensiun sebagai presiden menunjuk Mayjen TNI Andika Perkasa menantu Jend Purn AM Hendropriono sebagai Dan Paspampres untuk mengamankan dan melindungi keselamatan pribadi Presiden Jokowi dan keluarganya.

Sebagai mana diuraikan sebelumnya, koalisi SBY dengan Jokowi diwujudkan secara samar melalui penempatan orang-orang kepercayaan SBY di kabinet dan pemerintahan Jokowi, antara lain: Letjen TNI Purn Agus Widjojo (Gubernur Lemhanas), Sri Mulyani (Menkeu), Agus Martowardoyo (Gubernur BI), Lukman H Saefuddin (Menteri Agama) dll.

Di luar itu SBY tanpa diketahui publik rutin menjalin komunikasi intens dengan Presiden Jokowi. Hampir setiap bulan Jokowi dan SBY melakukan komunikasi membahas isu dan permasalahan pemerintahan Jokowi.

Apakah pernikahan Kahiyang putri Jokowi dengan Erwin Nasution pada 8 November 2018 mendatang juga merupakan bagian dari koalisi SBY – Jokowi?

Bagaimana kelanjutan operasi intelijen yang dilakukan koalisi hantu SBY – LBP, AMHP dkk untuk mewujudkan kemenangan Jokowi – AHY pada pilpres 2019 dan memuluskan AHY sebagai Presiden RI 2024 ?

(Bersambung)

 

Opsi Cerdas SBY Usung Duet Jokowi – AHY 2019

Ketika pertama kali saya melontarkan prediksi opsi pertama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada adalah mengusung pasangan Joko Widodo dan Agus Harymurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden tahun 2019, hampir semua orang tidak percaya, meragukan prediksi tersebut. Hampir semua orang yang meragukan skenario opsi Jokowi – AHY itu mendasarkan alasannya dengan pikiran dan persepsi mereka masing-masing. Mereka meragukan terwujudnya opsi tersebut karena tidak berpikir, menganalisa, menilai dan memutuskan sebagaimana yang dilakukan Presiden RI ke-6 yang juga ketua umum Partai Demokrat itu.

Kekagetan bercampur tidak percaya sebagian besar masyarakat atas mencuatnya opsi duet Jokowi – AHY sebagai skenario terbaik dalam penilaian SBY dalam mengikuti pilpres 2019 mendatang membuktikan langkah dan keputusan SBY selalu sulit diduga dan diprediksi.

Dalam benak masyarakat awam, sikap kritis SBY kepada Presiden Jokowi yang sering ditampilkan di depan publik, dianggap sebagai ‘ketidaksukaan’ atau anti terhadap pemerintahan Jokowi dan Presiden Jokowi secara pribadi. Ditambah lagi, masih kuat tertanam di benak masyarakat luas bahwa pada pilpres 2014 lalu, SBY dan Partai Demokrat secara resmi bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo – Hatta berhadapan dengan Jokowi  – JK yang diusung Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Persepsi mayarakat juga pengaruhi suasana ‘permusuhan’ yang cukup panas antara kubu pendukung Jokowi dengan kubu SBY. Berkali-kali Presiden SBY pada saat menjelang dan selama pilpres 2014 menyampaikan keluhan sekaligus teguran kepada para pendukung Jokowi yang secara intensif masif ‘menyerang’ Presiden SBY, keluarganya dan Partai Demokrat. Kenangan atas atmosfir penuh permusuhan dan kebencian itu masih kuat melekat dan membentuk persepsi publik bahwa hubungan SBY dengan Jokowi kurang harmonis sejak menjelang pilpres 2014 sampai hari ini.

Padahal fakta sebenarnya tidaklah demikian. Tanpa diketahui publik, SBY dan Jokowi selalu intens menjalin komunikasi dan membangun hubungan hangat. Tidak terbatas hanya SBY dengan Jokowi saja, melainkan juga keluarga SBY dengan keluarga Jokowi. Dalam dunia politik, segala sesuatu yang tampak di publik belum tentu menggambarkan fakta keadaan yang sebenarnya.

 

Dasar Pertimbangan SBY

Saya menekankan pada dasar pertimbangan SBY dalam memutuskan skenario terbaik pilpres 2019 menurut beliau adalah opsi duet Jokowi – AHY. Tidak berarti mengabaikan pertimbangan dan penilaian Jokowi terhadap opsi tersebut. Saya mengasumsikan bahwa apa yang terbaik menurut SBY dan telah menjadi keputusannya, kemungkinan besar akan disetujui oleh Jokowi.

Jika kita tidak memahami secara komprehensif tentang hubungan saling menguntungkan antara Jokowi dan SBY yang sudah terjalin dan terbangun secara baik sejak jauh hari sebelum pilpres 2014, maka asumsi saya tadi pasti akan ditolak. Tanpa disadari dan diketahui mayarakat luas, fakta sesungguhnya mengungkap kontribusi dan jasa SBY cukup besar dalam memungkinkan dan memastikan kemenangan Jokowi pada pilpres 2014 lalu.

Tanpa diketahui publik, Presiden SBY banyak membantu, membela dan memperjuangkan Jokowi dapat terpilih sebagai presiden pada pilpres 2014. Dukungan SBY kepada Jokowi terus berlanjut hingga sekarang. Sebagai Ketum Partai Demokrat, SBY memastikan Presiden Jokowi akan menjalani masa baktinya sampai 2019 yang akan datang. SBY mendorong kesepakatan konsensus elit politik untuk mempertahankan Presiden Jokowi sampai selesai. Tidak ada gangguan atau upaya politik menurunkan Presiden Jokowi di tengah jalan.

Keterlibatan SBY dalam pemerintahan Jokowi juga cukup signifikan tanpa gembar gembor menyatakan SBY berkoalisi dengan Jokowi. Jika dicermati, penunjukan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI adalah sebagian bukti koalisi SBY – Jokowi. Masih ada Agus Martowardoyo Gubernur BI yang diketahui sebagai kader SBY tetapi tetap dipertahankan Presiden Jokowi, walau banyak pihak di sekiling Jokowi berkali-kali mendesak pergantian Gubernur BI namun selalu diabaikan Presiden Jokowi.

Koalisi SBY dalam pemerintahan Jokowi semakin jelas jika kita memahami latar belakang pengangkatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Lukman H Saefuddin tetap dipertahankan sebagai Menteri Agama dan Agus Widjojo ditunjuk sebagai Gubernur Lemhanas. Keberadaan para menteri dan pejabat tinggi di pemerintahan Jokowi itu tidak lepas dari campur tangan SBY yang tidak terlihat. Inilah sebagian bukti kejeniusan SBY dalam berpolitik: halus, santun, terarah, terukur, tepat sasaran dan efektif.

 

Meraih Dukungan Semua Pihak

Kepiawaian politik SBY juga jelas terlihat melalui  hubungan harnonis dan kerjasama yang baik antara SBY dengan para ‘shareholder’ Jokowi. Tidak pernah sedikit pun SBY mencederai suasana harmonis ini. Sejak menjabat presiden, SBY sudah membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan Presiden Obama, mantan presiden Clinton, para petinggi Partai Demokrat AS, Presiden China dan para petinggi PKC, mantan PM Singapura Lee Kwan Yew dan PM Lee Hsien Loomg, dan seterusnya.

Hubungan baik juga dipertahankan SBY dengan para konglomerat Tionghoa yang menjadi penyokong utama logistik capres Jokowi. Sehingga sangat dimungkinkan rencana SBY dalam mengusung pasangan Jokowi – AHY akan disetujui dengan senang hati oleh para konglomerat Tionghoa. Kunjungan AHY ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok membezoek Ahok yang ditahan di sana, menegaskan sikap SBY merangkul semua kekuatan politik utama guna memenangkan pilpres 2019.

Sementara itu, terhadap pihak yang disebut sebagai shareholder utama Jokowi seperti Luhut B Panjaitan, AM Hendropriono, Agum Gumelar, Sutiyoso dan seterusnya, SBY hanya perlu meyakinkan mereka mengenai peluang besar kemenangan pasangan Jokowi – AHY dan manfaat atau keuntungan besar yang diraih melalui kemenangan tersebut. Pembagian kekuasaan dan jaminan terhadap seluruh kepentingan kelompok jenderal purnawirawan ini merupakan prioritas pertama untuk disepakati.

SBY terbukti sudah sejak lama menjalin hubungan baik dan mendukung sejak awal rencana para jenderal purnawirawan mendorong Jokowi menjadi presiden Indonesia. Meski pun SBY secara resmi menyatakan mendukung Prabowo dan bergabung dalam KMP, namun di balik layar tanpa sepengetahuan elit partai dan pihak lain, SBY selalu menjaga kesimbangan dan memastikan kepentingannya tidak terusik melalui dukungannya kepada para rekan dan seniornya para jenderal purnawirawan pengusung Jokowi.

Keputusan SBY mengusung Jokowi – AHY sebagai opsi pertama dalam skenario pilpres 2019 berdasarkan kajian dan pemikiran matang dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan seluruh aspek terkait.

Pada penjelasan berikutnya akan semakin terlihat kematangan dan keunggulan politik SBY dari politisi Indonesia lainnya.

(Bersambung ke bagian II)

 

 

Deddy Mizwar Dihabisi Raksasa Meikarta James Riady

Sikap  tegas Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menghadapi berbagai pelanggaran hukum terkait keberadaan proyek properti Meikarta yang menelan investasi sebesar Rp278 triliun, ternyata berakibat fatal terhadap bakal calon gubernur Jawa Barat itu.

Deddy Mizwar yang sebelumnya dinilai banyak kalangan sebagai calon gubernur (cagub) terkuat bakal jadi pemenang pilkada Jawa Barat tahun 2018, mendadak gembos seperti balon ditusuk jarum. Partai Gerindra secara mendadak menarik dukungannya kepada Deddy Mizwar. Seribu satu alasan disampaikan Partai Gerindra sebagai dasar penarikan dukungan, namun dapat dipastikan sikap balik arah dan khianat partai pengusung capres Prabowo itu disebabkan tekanan dan atau bujuk rayu James Riady, pemilik proyek Meikarta kepada Prabowo dan Hashim Djojohadikusumo.

 

Belum jelas apa kompensasi materil dan politik diterima Prabowo dan atau Hashim Djojohadikusumo sehingga Prabowo akhirnya bertekuk lutut di bawah kaki James Riady, konglomerat Indonesia yang ditenggarai pihak Otoritas Amerika Serikat sebagai agen intelijen senior badan intelijen militer China atau China Military Intellegence (CMI).

Dapat dipastikan penolakan Deddy Mizwar berkompromi dengan pihak Meikarta atau James Riady telah menjadi penyebab penarikan dukungan Partai Gerindra kepada Deddy Mizwar sebagai Cagub Jawa Barat pada Pilkada 2018.

 

Untuk kesekian kali terbukti kesaktian James Riady konglomerat terkemuka Indonesia, yang juga dikenal luas di dunia internasional sebagai salah satu tokoh politik China paling berpengaruh di dunia.

Kedekatan James Riady secara pribadi dengan Bill dan Hilary Clinton, Obama dan elit politik Partai Demokrat AS sudah lama menjadi rahasia umum kalangan elit politik dunia. James bahkan disebut sebagai bagian dan anggota inti dari paguyuban elit paling berpengaruh Amerika Serikat yakni Arkansas Connection. Sebuah paguyuban politik yang diyakini sebagai kelompok elit pengendali kebijakan Partai Demokrat AS dan Phemerintah AS / Gedung Putih bilamana Partai Demokrat sedang berkuasa melalui kadernya sebagai Presiden Amerika Serikat.

 

Lippogate:  Intervensi China pada Pilpres AS

Mayoritas rakyat Indonesia tidak mengetahui sosok James Tjahja Riady yang sebenarnya. Rakyat Indonesia kebanyakan hanya sebatas tahu beliau adalah konglomerat pemilik grup usaha Lippo yang mempunyai ratusan perusahaan mulai dari properti hingga industri media.

Dulu James Riady identik dengan Bank Lippo. Namun, sejak terbongkarnya Skandal Lippo atau Lippogate yang menggegerkan dunia, James menjual Bank Lippo kepada Khazanah Nasional Berhad, perusahaan perbankan Malaysia yang sebelumnya telah membeli Bank Niaga. Bank Lippo kemudian dimerger dengan Bank Niaga menjadi sebuah bank bernama CIMB Niaga.

Sulit dibantah penjualan Bank Lippo oleh James Riady pada tahun 2008 itu untuk melepaskan keterikatan dan jejak Lippo Bank pada pribadi James Riady  dalam skandal politik pada pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 1996,  di mana terungkap Bill Clinton presiden terpilih dari Partai Demokrat terbukti menerima bantuan sumbangan uang jutaan dolar Amerika dari banyak warga negara Amerika, China dan Indonesia untuk kepentingan pembiayaan kampanye selama pilpres AS tahun 1996.

Berdasarkan laporan hasil investigasi pihak otoritas AS diketahui sebagian besar uang sumbangan untuk Clinton itu berasal penyumbang yang menerima transfer dari Bank Lippo Jakarta.

Penelusuran lebih lanjut membuktikan uang yang ditransfer Bank Lippo Jakarta kepada para penyumbang dana kampanye Clinton, bersumber dari China Resources Ltd, Hong Kong. Sebuah Perusahaan kedok dari China Military Inteligence (CMI) atau Intelijen Militer China.

Singkatnya, pemerintah China terbukti terlibat dalam pemilihan presiden AS pada tahun 1996. Keterlibatan China ini sekurang-kurangnya  pada pemberian bantuan uang untuk pemenangan capres Bill Clinton dari Partai Demokrat. Sumbangan uang dari luar negeri terutama dari pemerintah negara lain untuk kampanye presiden AS adalah pelanggaran hukum atau ilegal.

Intervensi China pada pilpres AS pada tahun 1996 melalui Lippo Bank Jakarta ini menggegerkan jagat politik AS dan dunia. Skandal ini kemudian terkenal dengan nama Lippogate. James Riady adalah tokoh sentral di tengah pusaran skandal politik yang paling menghebohkan dan memalukan sepanjang sejarah pilpres AS.

Dampak dari terbongkarnya intevensi China dalam pilpres AS untuk membantu kemenangan Clinton, membuat rakyat Amerika menjuluki Bill Clinton sebagai Presiden China Amerika.

Lippogate terjadi dari hubungan pribadi sangat erat antara James Riady dengan Bill Clinton dan Hilary Clinton selama mereka bergaul di Little Rock City, Arkansas sejak tahun 1985 atau  jauh sebelum Clinton terpilih pertama kali sebagai presiden AS pada tahun 1992.

Hubungan persahabatan James dan Bil Clinton ditenggarai bukan suatu hal yang insidental atau kebetulan belaka. Pihak FBI, CIA, Kongres dan komunitas politik AS meyakini hubungan erat James dan Clinton merupakan hasil dari suatu operasi intelijen yang  terencana matang, dilakukan pemerintah China untuk membangun hubungan pribadi antara agen-agen intelijen China demgan para tokoh negara asing yang diprediksi intelijen China potensial menjadi para calon pemimpin di negara asing. Dan Clinton adalah salah satu dari banyak tokoh AS yang didekati agen intelijen China jauh sebelum mereka menjadi pemimpin puncak di Amerika Serikat.

 

Kilas Balik Lippogate

Pada tahun 1995, Clinton mengkhawatirkan pemilihan presiden tahun 1996 mendatang. Partai Demokrat benar-benar hancur lebur dalam kontes paruh waktu 1994. Partai Republik telah mencatat kemengan besar mengambil alih kendali mayoritas di DPR dan Senat AS untuk pertama kalinya sejak 1954.

Bukan hanya posisi GOP (grand old party, nama populer Partai Republik AS)  yang berada pada posisi yang tepat untuk memenangkan pemilihan presiden tahun 1996. GOP juga meningkatkan keunggulan dalam penggalangan dana kampanye pilpres jauh di atas perolehan dana Demokrat. Berbagai kalangan bahkan secara terbuka mempertanyakan apakah Clinton masih relevan untuk terus mengikuti debat kebijakan capres.

Bayangan kekalahan Clinton pada pilpres AS tahun 1996 nampak tak terhindarkan mengingat bencana kekalahan Clinton dalam meloloskan program jaminan kesehatan dan kekalahan telak Partai Demokrat dalam pemilihan sela anggota DPR dan Senat.

Menyusul penampilan buruk Partai Demokrat di tahun 1994, Clinton telah memecat tim konsultan yang telah membawanya kepada kemenangan pada pilpres tahun 1992. Clinton kembali meminta bergabung ahli strategi James Carville, pakar pooling Stanley Bernhard Greenberg, dan penasihat media Mandy Grunwald. Ketika itu tidak ada yang meramalkan kekalahan capres Partai Republik pada pilpres 1996.

Di tim Clinton juga ada seorang mantan penasihat Clinton ketika ia masih sebagai politisi di Arkansas, Dick Morris. Morris adalah ‘bebek aneh’ dalam banyak hal. Tidak biasa diantara para ahli strategi politik, dia pernah bekerja untuk kandidat kedua belah pihak. Biasanya, konsultan tidak melewati garis partai.

Morris tidak hanya dekat secara pribadi dengan Clinton, tapi dia juga mempertahankan hubungan baik dengan Senator Republik Trent Lott, salah satu pemimpin puncak GOP di Senat.

Morris menghubungan Lott dengan Clinton ketika tidak ada satupun konsultan Clinton di Washington yang bisa menggaetnya.

Ketika Clinton kalah pada pemilihan kembali Gubernur Arkansas, dia beralih ke Morris untuk menyelamatkan karier politiknya yang terancam gagal.

Bekerja sama dengan Bill dan Hilary Clinton, Morris telah menghidupkan kembali karir gubernur tersebut dan membantu menempatkannya sebagai seorang yang sentris, bukan seorang liberal, Demokrat.

Dari Morris datang rekomendasi sebagai berikut:  Untuk memenangkan kampanye presiden 1996, Clinton harus menayangkan iklan televisi sejak awal yang memuji segala catatan keberhasilnya. 

Partai Republik yang menjadi pengendali mayoritas Kongres telah mengembangkan sebuah agenda baru yang berani yang dikenal sebagai Kontrak dengan Amerika. Ini menyusun paket legislatif yang ambisius yang dirancang untuk mengurangi anggaran pemerintah federal, menciptakan peluang usaha masyarakat, memotong pajak, dll.

Agenda ambisius semacam itu pasti akan memancing reaksi balik dari masyarakat yang sedang dilanda perubahan besar-besaran. Tujuan pemasangan iklan di masa-masa awal kampanye adalah untuk membuat Partai Demokrat sebagai benteng pertahanan melawan rencana ekstrim Partai Republik,

dengan mengembangkan sebuah agenda alternatif untuk melindungi program Medicare, pendidikan, dan lingkungan, dan kemungkinan calon presiden Bob Dole dari Partai Republik bertahan dari awal karena hubungannya dengan Ketua DPR Newt Gingrich yang tidak populer.

Hanya ada satu masalah dengan strategi ini. Ini akan menghabiskan banyak uang dan membahayakan kemampuan presiden untuk tetap berada dalam batas pengeluaran resmi pemerintah. Setiap calon pemilih diminta untuk tetap berada di dalam anggaran sekitar $ 65 sampai $ 70 juta. Uang ekstra bisa dihabiskan melalui kelompok independen dan mengeluarkan iklan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah dibuat sejak 1992. Namun, dorongan penggalangan dana harus dilakukan dengan kecepatan tinggi. Presiden Clinton akan membutuhkan lebih banyak uang daripada yang pernah diajukan sebelumnya dalam sebuah kampanye kepresidenan.

Biasanya, kandidat tidak suka menghabiskan uang mereka yang terbatas untuk iklan di awal kampanye. Hampir semua penasihat Clinton menentang rencana Morris. Muncul  di televisi selama 18 bulan sebelum pemilihan itu menggelikan, mereka berpendapat, karena pemilih tidak memperhatikan jauh sebelumnya. Jauh lebih penting untuk menghemat uang sampai akhir ketika pemilih yang belum memutuskan selesai dan pemilihan tergantung pada keseimbangan.

Penasihat ini mengakui bahwa sejumlah uang dapat terhindar dari tutup pengeluaran dengan menggunakan iklan isu yang dibiayai melalui Komite Nasional Demokratik yang tidak akan dihitung berdasarkan batas pemilihan Clinton. Di antara keputusan pengadilan tentang pengeluaran independen dan advokasi isu, jelas uang tunai dapat disalurkan ke iklan pemilihan yang akan membuat kasus Clinton.

Namun, dalih rekomendasi Morris jelas bagi semua pihak yang terlibat. Ini tidak akan menjadi kampanye normal. Clinton membutuhkan banyak uang dan dia akan membutuhkannya di depan. Gedung Putih harus sangat serius dengan penggalangan dana. Ini harus memulai obsesi penggalangan dana yang akan melibatkan usaha semua orang, mulai dari presiden dan Ibu Negara hingga wakil presiden dan staf mereka. Tidak ada yang terhindar dari fiksasi mengumpulkan uang.

Dari mana Demokrat bisa mendapatkan uang yang sedang sangat dibutuhkan? Partai mereka tidak lagi menguasai Kongres sehingga tidak mudah mengumpulkan dana dari kelompok kepentingan yang menginginkan akses ke proses legislatif Kongres. Partai Demokrat tidak memiliki ketua komite di Kongres sehingga mereka tidak dapat menawarkan janji kepada korporasi dan kelompok kepentingan yang kaya.

Sebagai gantinya, sebuah rencana baru diresmikan. Demokrat akan mengembangkan rencana kreatif untuk memperluas kumpulan donor. Tipe konstituen baru yang sebelumnya tidak mendapat banyak perhatian akan dimobilisasi. Kelompok-kelompok seperti Asia-Amerika dan perusahaan asing dengan anak perusahaan Amerika akan digenjot.  Sumber daya mereka diharapkan mampu mendanai upaya Clinton kembali memenangkan pilpres AS.

Selama 10 bulan, Clinton menghadiri 237 penggalangan dana dan mengumpulkan total $ 119,2 juta. Jumlah ini lebih dari dua kali jumlah penggalangan dana yang telah diselenggarakan oleh Presiden Bush pada tahun 1992. Clinton berhasil dalam usaha penggalangan dana dan optimis memenangkan pemilihan ulang atas Dole.

Tapi dalam prosesnya, pilpres diliputi skandal penggalangan dana yang mengguncang semua pemimpin politik yang terlibat . Skandal bantuan sumbangan uang kampanye kembali menghantui Presiden Clinton.

 

Arkansas Connection

Untuk keberhasilan rencana penggalangan dana, Clinton berpaling ke beberapa teman lama dari Arkansas, khususnya James Riady pemilik sebuah bank kecil di Little Rock yang bernama Worthen Bank. James dan bank miliknya juga melakukan bisnis dengan Law Firm Rose. Sebagai bagian dari bisnis perbankan, James telah sejak bertahun tahun sebelumnya berteman dengan Gubernur Clinton dan Hilary Clinton. 

Bank Worthen dan berbagai perusahan James Riady di AS merupakan bagian dari kerajaan bisnis yang beroperasi di seluruh dunia dengan nama Grup Lippo. Bisnisnya meliputi perbankan, real estat, energi, media dll. Pengendali utama Grup Lippo adalah Muchtar  Riady, ayah James Riady salah seorang pengusaha terkaya Indonesia.

Di antara banyak staf eksekutif Riady di Amerika Serikat ada seorang pria berusia 51 tahun bernama John Huang. Lahir di China pada tahun 1945, keluarga Huang telah bermigrasi ke Taiwan pada tahun 1949 ketika komunis mengambil alih daratan. Ayahnya adalah jenderal di Angkatan Darat Nasionalis China. Huang lulus dari Tatung Institute of Technology pada tahun 1967 dan menjabat sebagai letnan kedua di Angkatan Udara Taiwan. Dia pindah ke Amerika pada tahun 1969 dan memperoleh gelar master dalam bisnis dari University of Connecticut. Huang menjadi warga negara AS yang dinaturalisasi pada tahun 1976.

 

Huang awalnya dipekerjakan sebagai trainee di American Security Bank di Washington, D.C., Huang akhirnya dipromosikan menjadi asisten wakil presiden. Pada tahun 1985, dia dipekerjakan sebagai wakil presiden eksekutif divisi perbankan dunia Lippo di Hong Kong.

Setahun kemudian, dia dipromosikan menjadi presiden dan chief operating officer Lippo Bank of Los Angeles, milik James Riady.

Huang adalah seorang agen China yang sedang dalam menjalankan misi. Dia ditugaskan meningkatkan pengaruh politik orang Asia-Amerika. Huang Tinggal di Los Angeles, dan melihat bahwa orang Asia-Amerika meningkat dalam pengaruh sosial ekonomi dan politik secara lokal, namun tidak pernah dianggap serius dalam kancah politik nasional.

Berbicara pada sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh China Americans United untuk Self-Empowerment, Huang mendesak para anggota untuk terlibat aktif dalam proses politik. “Jangan hanya menghasilkan uang,” katanya. “Terlibatlah, ini negaramu.”

Menjelang pilpres tahun 1992, Huang mengadakan penggalangan dana yang sangat berhasil untuk Clinton di California yang menghasilkan seperempat juta dolar dari orang Asia-Amerika di wilayah Los Angeles.

Ini adalah pertama kalinya orang Asia-Amerika begitu aktif dalam politik kepresidenan. Namun, terlepas dari upaya ini, Clinton kehilangan suara Asia-Amerika ke George Bush sebesar 55 sampai 31 persen.

Pada tahun 1994, setelah menerima bonus $ 879.000, Huang meninggalkan Grup Lippo untuk menduduki posisi teratas di Departemen Perdagangan Kabinet Clinton. Dia adalah pejabat keturunan Asia Amerika yang menduduki posisi tertinggi di Departemen Perdagangan AS. Huang menjabat sebagai wakil asisten menteri untuk kebijakan ekonomi internasional.

Dengan posisi itu Huang “memiliki akses ke kabel kedutaan, laporan intelijen dan informasi rahasia yang digunakan untuk mengembangkan kebijakan perdagangan A.S. Ini termasuk posisi pemerintah dalam negosiasi aktif, diskusi tentang sanksi perdagangan dan kegiatan pemerintah asing dan pesaing dari negara asing.

“Pada beberapa kesempatan, Huang dan James Riady, mengadakan pertemuan pribadi dengan presiden di Gedung Putih. Huang sendiri mengunjungi Gedung Putih 52 kali terpisah.

 

Kampanye Presiden 1996

Pada bulan Desember 1995, Huang pindah ke posisi penggalangan dana pada Komite Nasional Demokrat. Menurut catatan DNC yang dijelaskan dalam “Rencana Kampanye Nasional Asia Pasifik Amerika,” partai tersebut berharap dapat mengumpulkan $ 7 juta dari orang Asia-Amerika. Meskipun orang Asia-Amerika hanya sekitar 1 persen suara nasional, usaha ini merupakan bagian dari langkah umum untuk memobilisasi kelompok baru untuk tujuan penggalangan dana dan membawa mereka ke dalam proses politik nasional.

Segera setelah kedatangan Huang, kontribusi luar biasa sumbangan dana mulai masuk. Perusahaan Korea Selatan bernama Cheong Am America, Inc. menyumbangkan $ 250.000. Sebuah acara di sebuah kuil Budha mengumpulkan $ 140.000. Pasangan suami istri asal Indonesia memberi $ 425.000 ke DNC (Democrat National Commite).

Penggalangan dana pada bulan Juli 1996 di Los Angeles menghasilkan setengah juta dolar untuk dana kampanye Clinton. Presiden Clinton berterima kasih secara terbuka mengakui keberhasilan Huang, ajudan DNC-nya.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman lama John Huang karena sangat efektif,” kata Clinton. “Terus terang, dia sangat efektif, saya kagum kepada Anda. Mari semua beri applus untuknya malam ini.”

Dalam waktu singkat dan tanpa pengalaman substansial dalam bidang penggalangan dana politik, Huang telah mengumpulkan beberapa juta dolar untuk kepentingan capres Clinton.

Tapi wartawan berita mulai belajar informasi yang sangat mengganggu ini.  Perusahaan Korea Selatan yang telah menyumbangkan seperempat juta dolar ternyata tidak memiliki anak perusahaan di A.S. dan tidak melakukan bisnis di Amerika. Itu membuat pemberian itu sebagai sumbangan ilegal. Menurut undang-undang federal, adalah melanggar hukum bagi warga negara asing atau perusahaan asing untuk menyumbangkan uang kepada kandidat A.S. atau partai politik. Anak perusahaan Amerika dari perusahaan asing bisa memberikan kontribusi, asalkan uang itu dibuat dari operasi perusahaan di Amerika Serikat. Jadi, orang asing yang tinggal secara legal di Amerika Serikat, selama mereka mempertahankan tempat tinggal orang Amerika, uang mereka adalah uang mereka, dan itu tidak datang dari luar negeri.

Aturan terakhir adalah masalah bagi pasangan Indonesia. Arief dan Soraya Wiriadinata memberikan DNC $ 425.000 melalui Huang. Kontribusi sumbangan tersebut tampak mencurigakan karena pria tersebut adalah seorang arsitek lanskap yang tinggal di sebuah townhouse Virginia yang sederhana. Sang istri, bagaimanapun, adalah putri seorang pengusaha kaya Indonesia, Hashim Ning, yang memiliki saham di Grup Lippo. Setelah memberi sumbangan itu,  mereka kembali ke Jakarta.

Acara pengumpulan sumbangan di Kuil Budha juga melanggar hukum. Para biarawati yang telah bersumpah hidup miskin diberi uang tunai ribuan dolar dan kemudian diminta memberikan kontribusi atas nama mereka sendiri kepada Partai Demokrat oleh pihak tertentu. Hal ini tidak hanya terlihat ilegal secara politis, seperti akibat penggalangan dana terlarang, lebih dari itu perbuatan ini adalah pelanggaran hukum federal yang berat.

Orang diizinkan menyumbangkan uang hanya jika itu milik mereka sendiri. Uang tunai yang diberikan kepada mereka oleh orang lain tidak dapat disumbangkan ke kampanye politik. Ancaman hukumannya maksimal dua puluh tahun seperti pernah terjadi sebelumnya.

Berita tentang pelanggaran dana kampanye Clinton meluas dan terungkap keluar beberapa minggu sebelum pemilihan presiden karena Demokrat diminta untuk mengajukan laporan penggalangan dana pra-pemilu. 

Bob Dole capres Republik berkomentar sangat kritis mengenai hal itu, “Kami tidak bisa membiarkan pengaruh politik orang Amerika sebanding dengan uang asing,” katanya. Tidak benar apa yang Clinton lakukan. Undang-undang federal jelas melarang pemberian seperti yang telah ditemukan pada Partai Demokrat dan Clinton”.

Juru bicara Demokrat menuduh GOP munafik. Muncul di acara wawancara CBS “Face the Nation,” Ketua Nasional DNC Christopher Dodd  mencatat bahwa praktik penggalangan dana ini adalah hal-hal “yang dilakukan kedua pihak.”

Dia berargumen, “Kita perlu membersihkan ini. Kami hanya berharap Komite Nasional Republik akan melakukan langkah-langkah serupa …. Saya tidak mendengar keluhan yang sama … ketika kampanye Dole mendapatkan $ 400.000 dari Brown & Williamson Tobacco Co. dari London. “

Tuduhan Dodd dituding tidak fair ​​oleh Republik, karena  Brown & Williamson adalah perusahaan internasional dengan anak perusahaan Amerika yang besar. Hadiah kampanye dari perusahaan itu jelas legal. Tidak ada keraguan tentang keabsahan kontribusi tersebut. Namun, Dodd membuatnya terdengar seolah-olah Republikan mengumpulkan uang secara ilegal dari luar negeri dengan mencatat markas besar London Brown & Williamson.

Kepala Staf Gedung Putih Leon Panetta bahkan lebih tumpul. Dia menuduh Partai Republik telah mengambil “$2,4 juta, $ 2,5 juta dari anak perusahaan perusahaan asing.” Pesan subliminal itu jelas. Demokrat seharusnya tidak dihukum atas apa yang dilakukan semua pihak.

Sekali lagi, retorika Demokrat itu dirancang untuk mengaburkan kebenaran. Bukan ilegal mengumpulkan uang dari anak perusahaan Amerika dari perusahaan asing. Undang-undang itu terkenal pada saat ini.

Kemudian, berusaha untuk menginokulasi Clinton dari kerusakan politik lebih lanjut, Panetta mencatat bahwa ketua keuangan Dole Simon Fireman “akan dipenjara minggu ini sampai sekitar enam bulan di penjara” karena pelanggaran pembiayaan kampanye. Hukuman pemadam kebakaran telah dilewati dalam waktu singkat, tidak biasa untuk kasus penggalangan dana kampanye yang umumnya diseret selama bertahun-tahun di pengadilan. Itu adalah satu-satunya kasus sumbangan ketika Demokrat mengetahui bahwa Dole rentan.

Untuk membuat poin lebih jelas lagi, kampanye Clinton mulai menayangkan iklan televisi menuduh Dole “serangan putus asa” di front keuangan kampanye. Partai Republik, tempat yang diproklamirkan, bersalah atas masalah yang sama. GOP mengumpulkan uang dari perusahaan luar negeri, seperti “minyak asing, tembakau asing, perusahaan obat asing.” Meskipun benar, pemberian semacam itu tidak ilegal karena masing-masing perusahaan asing ini memiliki anak perusahaan Amerika yang mendanai kontribusi kampanye tersebut kepada kandidat Partai Republik.

Namun, terlepas dari adanya pertahanan publik ini, muncul masalah lain bagi Demokrat. Yogesh Gandhi, keponakan agung Mahatma Gandhi, menyumbang $ 325.000 kepada DNC setelah mendapat permintaan sumbangan dari Huang.

Komplikasinya adalah bahwa menurut catatan negara bagian California, pria berusia 47 tahun itu menunggak denda uang tebusan 10.000 dolar, Gagal membayar denda lalu lintas, berutang uang kepada teman-temannya. Dia juga merupakan subjek dari setidaknya dua keputusan hukum untuk tagihan yang belum dibayar. Dalam sebuah pengadilan di bulan Agustus, Gandhi mengklaim bahwa semua pendapatannya berasal dari kepercayaan keluarga yang terletak di India. Ini adalah pemberian ilegal menurut undang-undang penggalangan dana A.S..

Pada akhirnya, tidak satu pun dari kontroversi keuangan kampanye ini melukai Presiden Clinton, meskipun mereka berhasil menekan marjin Demokrat dan membuat Partai Republik memegang kendali mayoritas atas DPR dan Senat.

Dia meraih kemenangan atas Dole dan meningkatkan pemungutan suara Asia-Amerika dari 31 persen pada tahun 1992 menjadi 43 persen pada tahun 1996. Namun, Dole masih mengalahkannya dengan mengumpulkan 48 persen dari kelompok pemilih ini.

Dengan menuduh Partai Republik terlibat dalam praktik penggalangan dana yang sama jahatnya dengan Demokrat, Clinton menetralisir masalah yang bisa meledak di wajahnya. Satu-satunya ancaman yang menjulang di cakrawala adalah penyelidikan kongres. Setelah mengumpulkan $ 150 juta lebih banyak daripada Demokrat, Partai Republik tetap memegang kendali atas DPR dan Senat. Anggota Kongres dari GOP dicoret karena merasa presiden mendapat keuntungan yang tidak adil atas partai mereka melalui iklan awal yang didanai oleh hadiah ilegal. 

 

Investigasi Pasca Pemilihan Presiden

Setelah pemilihan, GOP dengan cepat bergerak menuju penyelidikan skala penuh. Apa yang telah dilakukan Demokrat selama pemilihan ini tidak hanya merupakan hal yang sama lamanya.

DNC telah menangguhkan pemeriksaan latar belakang pada donor partai, yang sebelumnya telah membantu memastikan bahwa uang berasal dari sumber yang sah. Partai tersebut telah mengumpulkan jutaan dolar dari sumber asing yang dipertanyakan.

Meski pada akhirnya, DNC mengembalikan $ 1,6 dari $ 3,4 juta yang telah dihasilkam oleh Huang.

Ketika informasi lebih lanjut terungkap mengenai kegiatan Huang, catatan telepon mengungkapkan bahwa Huang telah mencurahkan sebagian besar waktunya di Departemen Perdagangan untuk hubungan ekonomi dengan Indonesia, China, dan negara-negara Asia lain di mana Lippo Grup memiliki kepentingan bisnis.

 

Di antara kegiatan di mana Huang terlibat adalah “pertemuan untuk mengembangkan strategi komersial antara Amerika Serikat dan Pasifik, untuk menyelenggarakan Konferensi Ekonomi Pasifik Asia tahunan, untuk merencanakan misi dagang mantan Menteri Perdagangan Ronald H. Brown 1994 ke China dan berkonsultasi dengan pejabat kantor Perwakilan Perdagangan AS. ” Selama 13 bulan, Huang telah memperoleh setidaknya 35 briefing mengenai intelijen luar negeri A.S., terutama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi A.S. mengenai China.

Sebagai birokrat tingkat menengah, Huang dipertanyakan mengapa bisa memiliki akses sangat mudah ke Gedung Putih. Dia memulai dan berbicara dengan Webster Hubbell, mantan jaksa agung yang terpaksa mengundurkan diri karena ketidakberesan keuangan.

Hubbell adalah seorang konsultan dengan Lippo Group sebelum menjalani masa hukuman dua tahun penjara. Huang juga melakukan percakapan reguler dengan Mark Middleton, yang merupakan penghubung Gedung Putih dengan komunitas bisnis. Rekaman video Gedung Putih menunjukkan Huang sebagai tamu yang sering menemui Clinton. 

Adalah merupakan kekhawatiran anggota Kongres melihat hubungan orang Tionghoq dengan Presiden AS. Dalam salah satu kunjungan Huang ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Clinton, James Riady telah mendesak presiden “untuk mengintensifkan usaha di China.”

Secara khusus, Riady sangat menginginkan presiden “untuk memisahkan hak perdagangan China dari masalah hak asasi manusia. Sudah waktunya untuk mengembangkan hubungan ekonomi yang lebih erat dengan China”. Pengaruh dan tekanan James Riady kepada Preziden Clinton dipastikan sebagai penyebab dibatalkan penjatuhan sanksi ekonomi yang berat oleh Amwrika kepada China, yang telah dikecam dunia melanggar HAM berat dalam pembantaian massal mahasiswa di Lapangan Tian An Men, Beijing,

 

Pemilik restoran Arkansas Charlie Yah Lin Trie, seorang teman lama Clinton, tertarik untuk menjembatani jurang antara Amerika Serikat dan China. Setelah menyumbang $ 639.000 untuk dana kampanye Clinton,

Trie diarahkan Clinton  ke komisi negara untuk mengeksplorasi perdagangan A.S.-Asia. Dia kemudian mengatur agen senjata dari China bernama Wang Jun untuk menemui Presiden Clinton di sebuah klub kopi.

 

Semua ini sangat mengganggu Senator Fred Thompson yang memimpin Komite Senat dan Pengawasan yang menyelidiki penyimpangan keuangan kampanye. Bersama dengan anggota komite lainnya, dia telah menerima pengarahan FBI yang mengklaim bahwa pemerintah China memiliki rencana sistematis untuk mempengaruhi pemilihan presiden tahun 1996.

Dengan menggunakan ahli yang mempelajari bisnis internasional, panitia mendengar kesaksian bahwa Lippo Grup telah “mengalihkan pusat strategisnya dari Indonesia ke China.” Sebagian besar kliennya saat ini berpusat di seputar usaha patungan dengan China Resources, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah China.

Menurut para ahli, China mempekerjakan perusahaan itu “sebagai agen spionase – ekonomi, militer dan politik.”

Selama 17 bulan di Departemen Perdagangan, Huang membuat lebih dari 400 telepon ke Grup Lippo dan juga menggunakan kantor pribadi yang disewa oleh perusahaan Arkansas yang memiliki hubungan dengan Lippo.

Pada satu titik, dia menulis sebuah memo yang meminta Lippo untuk mengirim uang dari Indonesia sehingga dia bisa memberikan kontribusi $ 50.000 kepada partai Demokrat. Ini memberikan bukti paling langsung bahwa Huang telah menyalurkan uang ilegal dari luar negeri ke dalam kampanye Amerika. 

Membuktikan hubungan kebijakan ke China, jauh lebih sulit dan pada akhirnya tidak meyakinkan dalam laporan penyelidikan.

Tidak seperti negara lain, China tidak terbuka kepada penyelidik keuangan. Sementara panitia menghasilkan bukti tidak langsung yang menghubungkan Huang ke Lippo dan pemerintah China, terbukti hampir tidak mungkin menemukan bukti langsung hubungan tersebut.

Meski begitu, kesan yang ditinggalkan oleh penyelidikan ternyata tidak menguntungkan. Seperti yang dikatakan Senator Demokrat Joseph Lieberman, “jika Anda meminta, akan ada orang-orang yang siap untuk membeli, dan beberapa di antaranya tidak akan memiliki motif bagus.”

Kehebatan James Riady mengacak-acak pemilihan presiden AS, membantu kemenangan Presiden Clinton, semakin mengukuhkan posisi politik dan pribadinya sebagai lingkaran dalam Clinton yang sangat berpengaruh di dunia,

 

Prabowo Korban Janji Manis James Riady ?

Lain Amerika lain Indonesia. Tidak ada yang tahu persis operasi intelijen dan intervensi China dalam pemilihan presiden di Indonesia. Yang dapat dipastikan adalah keberadaan James Riady dan Lippo Grup di Indonesia tidak lepas dari kegiatan spionase, politik dan militer, untuk kepentingan pemerintah China.

Menjelang pilkada serentak 2018, James Riady telah berhasil mengunci kegagalan salah satu penentangnya, Deddy Mizwar. Bahkan seorang calon presiden yang dicitrakan anti China dan patriot nasionalis Prabowo Subianto, demgan mudah tunduk di kaki James Riady.

Sikap lemah tunduk dan patuh Prabowo pada kehendak James Riady yang minta penarikan dukungan Partai Gerindra kepada Deddy Mizwar sebagai cagub Jawa Barat, kemungkinan tidak didasarkan kompensasi materi belaka, melainkan juga janji manis angin surga dari James kepada Prabowo terkait pilpres 2019. Jika janji James ini ditelan mentah-mentah oleh Prabowo, sebaiknya ia siap sedia menelan kekecewaan.

Sudah jadi rahasia umum bahwa James Riady adalah sutradara politik yang memungkinkan Jokowi menjadi presiden mengalahkan Prabowo pada pilpres 2014 lalu.

Sudah bocor informasi bahwa pada pilpres 2019 mendatang kemungkinan besar James Riady mendukung pasangan Jokowi-Agus Yudhoyono. Kesepakatan mengenai koalisi SBY – James Riady ini sudah direstui Partai Demokrat dan Partai Republik AS. Bahkan disebut-sebut koalisi partai pengusung Jokowi-AHY sudah dapat dipastikan dari PD-PKB-Nasdem.

Dengan demikian kemenangan pasangan Jokowi-AHY pada pilpres 2019 sulit untuk dicegah. Lalu, di mana posisi Prabowo? Apakah beliau akan jadi korban pengkhianatan lagi untuk kesekian kali: Dikhianati Megawati, Jokowi, Ahok dan terakhir oleh SBY.

Dikhawatirkan, Prabowo tidak mampu bertahan dari pengkhianatan terakhir yang kemungkinan besar datang dari James Riady. Dikhawatirkan hasil pilpres 2019 ibarat menggali lubang kubur untuk Prabowo sendiri.

Korupsi Ahok Di Sumber Waras Menimbulkan Luka Tionghoa

Pada awal Mei 2013, Veronica Tan istri AHOK dilantik menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia Wilayah DKI Jakarta. Sejak saat itu, Veronica Tan dengan senyum khasnya yang menawan sering mengungkapkan mimpinya agar Jakarta memiliki rumah sakit khusus kanker sendiri. Tentunya sebuah mimpi yang sangat mulia. Meskipun di Jakarta sudah ada 5 rumah sakit yang mampu menangani pasien kanker, tapi menurut Veronica Tan, Jakarta tetap membutuhkan rumah sakit khusus kanker untuk mengurangi beban kelima rumah sakit yang sudah ada. Dan betapa bahagianya Veronica Tan, ketika mengetahui bahwa AHOK, sang suami tercinta ingin segera mewujudkan mimpinya tersebut dengan membeli lahan Sumber Waras. Tak tanggung-tanggung demi membahagiakan istri tercinta, Ahok bahkan berani melakukan pertemuan secara langsung dengan pemilik lahan Sumber Waras untuk negosiasi.

Menurut Veronica Tan, pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta memang khusus dipersembahkan oleh AHOK untuk membangun rumah sakit khusus kanker yang akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Disposisi AHOk untuk mengganggarkan pembelian lahan Sumber Waras Pernyataan Veronica Tan tersebut terekam dengan sangat jelas dan terang benderang di Kompas.com pada Selasa, 20 Januari 2015 dengan judul berita “Veronica Ahok Ingin Pemprov DKI Bangun RSUD Khusus Kanker”.

 

Dalam artikelnya, Kompas menyampaikan bahwa menurut Veronica AHOK sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta memiliki RSUD khusus untuk melayani warga Jakarta yang terkena penyakit kanker. Bahkan yang sangat luar biasa, Veronica AHOK mampu mengetahui secara detail rencana pembangunan rumah sakit kanker oleh Pemprov DKI Jakarta lengkap dengan besaran anggarannya.

“RSUD khusus kanker ditargetkan dapat dioperasikan pada tahun 2017 mendatang. Sambil menunggu pembangunan fisik dimulai, kita akan membangun sumber daya manusia dulu,” kata Veronica dalam acara penandatanganan nota kesepakatan (MOU) mengenai perawatan paliatif kanker antara YKI DKI Jakarta bersama Singapore International Foundation (SIF) dan Rachel House Foundation, di Balai Kota, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Lebih lanjut, Veronika juga mengungkapkan bahwa RSUD khusus kanker tersebut akan dibangun diatas lahan seluas 3,7 hektare yang terletak tepat di sebelah RS Sumber Waras. Lahan tersebut telah dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta seharga Rp750 miliar dengan anggaran tahun lalu (APBD 2014/pen) (Kontan.com, Selasa 20/1/2015). Sayangnya, ketika mimpi Veronika AHOK untuk membangun RSUD khusus kanker hampir diwujudkan oleh suami tercintanya, BPK justru “menghadangnya”. Dalam laporan hasil audit yang disampaikan di DPRD DKI Jakarta dengan sangat jelas disebutkan bahwa pembelian lahan Sumber Waras diindikasikan merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191,334 miliar. Menurut BPK, pembelian lahan Sumber Waras harus dibatalkan karena sarat dengan permasalahan dan terindikasi merugikan negara.

Temuan BPK terkait lahan Sumber Waras membuat AHOK meradang. Jika pada tahun sebelumnya AHOK memuji kinerja BPK yang telah memberikan raport merah pada keuangan Pemprov DKI dan menyebutnya sebagai kado ultah yang spesial, kini dengan raport yang sama-sama merah AHOK tak kuasa lagi menebar amarah dan ancaman. AHOK menuding ada “kongkalikong” antara DPRD dan BPK. AHOK juga menuduh, BPK menggunakan standar ganda dalam melakukan auditnya. AHOK tetap ngotot pada keputusannya untuk membeli lahan Sumber Waras karena sudah sesuai dengan harga NJOP.

 

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK R. Yudi Ramdan Budiman (Sumber CNN Indonesia) Yudi Ramdan, selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK dengan tegas mengatakan bahwa BPK tidak hanya menyoroti harga tanah dan nilai jual obyek pajak, tapi masalah prosesnya. Menurut Yudi, Rabu 8 Juli 2015, ada banyak faktor menyebabkan pembelian (pengadaan) lahan Sumber Waras dinilai bermasalah oleh BPK di antaranya:

Pertama, Proses pengadaan tanah Sumber Waras cacat prosedural karena tidak diusulkan oleh SKPD melainkan atas inisiatif dan negosiasi langsung antara pemilik tanah dengan AHOK yang saat itu menjabat pelaksana tugas (plt) Gubernur DKI Jakarta.

Kedua, Disposisi AHOK yang memerintahkan Kepala Bappeda untuk menganggarkan pembelian tanah Sumber Waras menggunakan APBD-P  telah melanggar UU Nomor 19/2012, Perpres Nomor 71/2012 dan Peraturan Mendagri Nomor 13/2006.

Ketiga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak melakukan studi kelayakan dan kajian teknis dalam penentuan lokasi.

Terbukti tanah yang dibeli tidak memiliki akses untuk masuk, tidak siap bangun, langganan banjir dan bukan berada di Jl. Kiai Tapa melainkan di Jl. Tomang Jakarta Barat.

Keempat, Pembelian oleh Ahok di mana objek tanah masih terikat perjanjian jual-beli antara PT Ciputra Karya Uunggul (CKU) dengan Sumber Waras dimana PT CKU telah menyerahkan uang muka senilai R 50 milyar kepada Sumber Waras.

BPK menemukan fakta bahwa harga yang dibeli oleh PT CKU jauh lebih murah yaitu Rp 15,5 juta per m2. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta membeli dengan harga Rp. 20.755.000 per m2.

Kelima, Pihak Sumber Waras menyerahkan akta pelepasan hak pembayaran sebelum melunasi tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Keenam, ditemukan kerugian keuangan sebesar Rp. 191.334.550.000 (dari selisih harga beli antara Pemprov DKI dengan PT CKU) atau Rp. 484.617.100.000 (dari selisih harga beli dengan nilai aset setelah dibeli karena perbedaan NJOP).

Saat beli dari pihak Sumber Waras, Pemprov DKI menggunakan NJOP di Jl. Kiai Tapa dengan harga Rp. 20.755.000 per m2, padahal fakta lokasi tanah berada di Jl Tomang Utara yang harga NJOP-nya hanya Rp Rp 7,44 juta per m2.

Setelah banyak menerima laporan dari masyarakat, KPK telah meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi. Tujuannya untuk menemukan inisiator sekaligus pihak-pihak yang harus bertanggungjawab terkait timbulnya kerugian keuangan daerah dan menemukan ada tidaknya tindak pidana korupsi.

Sumber di BPK menyatakan bahwa audit investigasi terkait Sumber Waras sudah selesai dan hasilnya diserahkan ke KPK untuk ditindaklanjuti,

Rakyat Indonesia bersama-sama telah mendengar keterangan dan penjelasan KPK mengenai dugaan korupsi Ahok pada pengadaan lahan Sumber Waras.

KPK sudah mengakui terjadinya kerugian negara akibat perbuatan Ahok. KPK juga sudah mempunya dua atau lebih alat bukti korupsi Ahok, namun KPK berpendapat bahwa penyidikan korupsi Ahok masih dikembangkan. Sampai saat ini KPK tidak menetapkan Ahok sebagai tersangka korupsi Sumber Waras dengan alasan belum ditemukan niat jahat Ahok pada korupsi itu.

KPK secara penuh kesadaran telah memproklamirkan fungsi utamanya sebagai Lembaga Pelindung Korupsi Ahok.

 

Korban Lain di Sumber Waras

Antara AHOK, Veronika dan Kartini Muljadi di balik kegaduhan korupsi demi mewujudkan mimpi Veronica Tan membangun rumah sakit khusus kanker di lahan eks Sumber Waras, ternyata masih ada korban lain yang luput dari perhatian publik.

Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN) yang aslinya bernama Sin Ming Hui “dipaksa” masuk dalam pusaran “kegaduhan” oleh konglomerat Kartini Muljadi. Sin Ming Hui berdiri pertamakali tahun 1946 dengan anggota 9 orang Tionghoa yang bekerja di harian Sin Po dan Keng Po. Pendirian Sin Ming Hui dilandasi cita-cita luhur para anggotanya untuk mengabdi kepada Indonesia di bidang sosial kemasyarakatan dengan menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. Cita-cita Sin Ming Hui akhirnya akhirnya terwujud dengan berdirinya Rumah Sakit Sin Ming Hui yang dananya berasal dari sumbangan masyarakat Tionghoa. Saat itu dana masyarakat yang terkumpul mencapai Rp. 1,034,703.07.

RS Sin Ming Hui yang kini berubah nama menjadi RS Sumber Waras dibangun menggunakan dana sumbangan masyarakat Tionghoa. Tanah tersebut dibeli dari Ny. Oey Han Nio seharga Rp 1/m2 dengan total biaya Rp 80,000. Pendiri Sin Ming Hui dapat membeli tanah tersebut dengan sangat murah karena Ny. Oey Han Nio sangat mendukung cita-cita mulia Sin Ming Hui untuk mengabdi kepada masyarakat. Surat tanah tersebut oleh pendiri sengaja dipecah dua, satu dalam bentuk hak milik atas nama Perkumpulan Sin Ming Hui dan satu lagi bentuk HGB atas nama Yayasan Rumah Sakit Sin Ming Hui, dengan maksud agar kelak bila RS menjadi besar, tidak melupakan Perhimpunan Sosial Candra Naya sebagai induknya (Kompasiana, 14-9-2015).

Tanah yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta bersertifikat HGB yang akan habis 26 Mei 2018 dan secara fisik lokasinya adalah terletak di Jalan Tomang Utara.

Sedangkan tanah yang terletak di Jalan Kyai Tapa ber-Sertifikat Hak Milik dan sampai sekarang sedang disengketakan di pengadilan antara pihak Perhimpunan Sosial Candra Naya (Sin Ming Hui) yang dipimpin oleh I Wayan Suparmin dengan pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras yang dipimpin Kartini Muljadi.

Menurut keterangan Ketua PSCN I Wayan Suparmin berdasarkan sejarah tercatat dengan sangat jelas dan terang benderang bahwa berdirinya RS Sin Ming Hui (RS Sumber Waras) adalah merupakan hasil dari sumbangan masyarakat Tionghoa yang tergabung dalam Sin Ming Hui.

Bahkan nama Sumber Waras sendiri merupakan nama yang istimewa, karena berasal dari singkatan “SUMbangan BERasal WARga ASing”. Ironisnya, mengapa kini tanah YKSW dan RS Sumber Waras bisa dikuasai oleh konglomerat Kartini Muljadi.

Ketua Perhimpunan Sosial Candra Naya, I Wayan Suparmin terpaksa harus mendekam di penjara karena dituduh melakukan penggelapan sertifikat milik Perhimpunan Sosial Candra Naya (Sin Ming Hui) oleh Kartini Muljadi.

Aneh tapi nyata dan sungguh ironis, Perhimpunan Sosial Candra Naya yang berdiri di awal kemerdekaan dengan mengusung cita-cita mulia untuk membantu masyarakat yang tertindas,  justru menjadi korban penindasan. Dan lebih tragis lagi karena yang melakukan penindasan adalah dari golongan mereka sendiri yaitu tionghoa yang kebetulan sekarang sedang memegang kekuasaan.

Perjalanan Rahasia Presiden

Pak Harto dikenal sebagai pemimpin yang selalu memperhatikan keadaan bawahannya bahkan sampai pada hal-hal kecil. Pak Harto selalu dapat bersikap tenang namun penuh perhitungan.

Pak Harto senantiasa mengambil keputusan dengan tegas, cermat, dan bijaksana, serta menyampaikan pada saat yang tepat.

Semua keputusan Pak Harto, baik menyangkut masalah besar maupun kecil, selalu didasarkan pada pertimbangan rasional, akal sehat, hati nurani, dan nilai-nilai keagamaan. Pak Harto selalu berfikir, bertindak, dan bertujuan secara integral-komprehensif, dalam dimensi yang realistis-pragmatis, dalam kerangka konsepsional-strategis. Beliau juga selalu mengemukakan buah pikiran, langkah tindakan, keinginan-keinginannya secara bulat dan utuh berdasarkan wawasan yang luas serta pertimbangan yang matang dan mendalam.

Berburu Tanpa Menembak
Saya berkenalan dengan Pak Harto di masa Operasi Pembebasan Irian Barat tahun 1962. Ketika itu Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Panglima Komando Mandala yang berpangkalan di Sulawesi. Suatu malam saya mendapat tugas ikut rombongan Pak Harto berburu di hutan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya bertugas membawa lampu sorot, namun saya perhatikan Pak Harto tidak pernah menembak selama berburu, yang menembak hanya para asisten. Cukup lama saya berusaha mencari jawaban mengapa Pak Harto tidak sekalipun menembak.

Pada saat bersamaan, malam itu pasukan TNI tengah diterjunkan di Irian Barat, salah satunya adalah Benny Moerdani. Saya seharusnya diterjunkan tetapi malah mendapat tugas ikut berburu. Setelah direnungkan ternyata berburu di malam hari itu hanya alasan agar kami semua tidak tidur. Rupanya Pak Harto merasa ikut mendampingi pasukannya yang tengah diterjunkan di malam hari yang sama di Irian Barat.

Jadi Pak Harto ikut mendampingi secara batin ketika anggotanya menjalankan tugas mulia. Pak Harto tidak berleha-leha melainkan beliau memikirkan keselamatan anak buahnya yang diterjunkan di kawasan yang masih dikuasai Belanda. Tidak tidur pada malam penerjunan itu merupakan laku prihatin Pak Harto mendampingi perjuangan pasukannya.

Kecenderungan turut berkorban melalui perilaku batiniah yang sering kali dilakukan Pak Harto serta hasil dari perenungan-perenungan beliau, menjadikan Pak Harto seorang ahli strategi ulung yang mampu mengarahkan kecenderungan masa depan secara tepat.
Saya ingat betul pada masa awal pemerintahan Orde Baru,

Pak Harto berulangkali meyakinkan perlunya bangsa ini memprioritaskan penanganan ekonomi. Beberapa tahun kemudian terbukti langkah kebijaksanaan beliau itu sangat tepat. Ketika dunia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, bangsa Indonesia saat itu telah sempat memperbaiki kehidupan perekonomiannya sehingga telah memiliki ketahanan yang cukup untuk menghadapi berbagai ragam tantangan dan ujian.

Diomeli Pejabat Daerah
Sama sekali saya tidak menduga akan dipilih menjadi ajudan Pak Harto pada tahun 1974. Setiap ajudan Presiden harus bisa berfikir dan bertindak cepat, serta menyiapkan segala sesuatu dengan tepat dan cermat. Saya bertugas mendampingi beliau hingga tahun 1978.

Suatu hari Pak Harto ingin melakukan kunjungan incognito. “Siapkan kendaraan, sangat terbatas. Alat radio dan pengamanan seperlunya saja dan tidak perlu memberitahu siapapun,” instruksi Pak Harto. Perjalanan itu berlangsung dua pekan, bersifat rahasia. Bahkan Panglima ABRI pun tidak diberitahu. Hanya kalangan terbatas yang boleh tahu, antara lain Ketua G-I/S Intel Hankam Mayjen TNI Benny Moerdani.

Bisa dibayangkan seorang presiden akan berkeliling ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat secara rahasia, diam-diam. Saya juga sempat khawatir. Selain itu yang ikut Dan Paspanpres Kolonel Munawar, Komandan Pengawal, satu ajudan, Dokter Mardjono, dan mekanik Pak Biyanto yang mengurus kendaraan.

Pada saat itu Indonesia memasuki Pelita II. Sebagai kepala negara Pak Harto merasa harus turun langsung untuk melihat sendiri bagimana program-program pemerintah dilaksanakan. Dengan begitu situasi di daerah dan desa-desa bisa dilihat apa adanya, sekaligus presiden dapat masukan langsung dari masyarakat.
Kami tidak pernah makan di restoran, menginap di rumah kepala desa, atau rumah-rumah penduduk. Untuk urusan logistiknya, selain membawa beras dari Jakarta, Ibu Tien membekali sambal teri dan kering tempe. Kami benar-benar prihatin saat itu dan saya melihat Pak Harto sangat menikmati perjalanan keluar masuk desa itu.

Serahasia apa pun perjalanan incognito itu ternyata bocor juga lantaran ada warga desa yang mengetahui kemudian menyampaikan kepada aparat setempat. Rombongan pun sempat di curigai, apakah benar Presiden Soeharto berkunjung tanpa pengawalan?

Akhirnya saya harus menjelaskan bahwa benar Pak Harto sedang melakukan perjalanan rahasia. Pada saat rombongan kecil itu tiba di sebuah kabupaten di Jawa Timur, pejabatnya pun geger. Sayalah yang lantas menjadi sasaran omelan mereka yang marah karena merasa tidak diberi kesempatan menyambut presiden sepantasnya. Padahal itu semua atas kemauan Pak Harto.

Ketika ber-incognito di Jawa Tengah, saya menyaksikan Pak Harto sangat hafal lika-liku jalan disana. Maklum beliau banyak berjuang di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, kemudian menjadi Pangdam IV Diponegoro. Waktu itu saya yang mengemudikan mobil. Tiba di suatu persimpangan tanpa bertanya saya jalan terus, ternyata saya salah jalan tetapi Pak Harto tidak marah dan tersenyum saja.

Seluruh hasil perjalanan itu dicatat. Presiden menjadikan hasil kunjungan rahasia itu sebagai masukan. Secara obyektif kemudian diketahui daerah-daerah mana yang telah berhasil dan daerah-daerah mana pula yang masih perlu ditingkatkan. Semua dicek ulang di dalam rapat kabinet. Dengan begitu menteri tidak bisa berbohong. Kalau jelek ya harus bilang jelek, kalau bagus ya bilang bagus karena Pak Harto mengetahuinya.

 
Perjalanan incognito itu berakhir di Istana Cipanas. Semua tentu sudah sangat lelah, namun Pak Harto justru meminta para anak buah yang ikut agar makan terlebih dahulu, padahal biasanya pemimpin yang makan duluan baru anak buah. Itulah good leadership, yang saya warisi dari Pak Harto sebagai komandan pasukan. Beliau mendahulukan anak buah untuk hal-hal yang mendasar seperti soal makan.

SEKEPING PIZZA TERAKHIR
Perhatian Pak Harto terhadap bawahan memang luar biasa. Suatu ketika anak kedua saya yang bernama Taufik Dwi Cahyono yang biasa kami panggil Cheppy terkena letusan petasan di matanya. Akibatnya, Cheppy tidak bisa melihat. Mendengar musibah itu Pak Harto memanggil saya. Diperintahkannya saya untuk membawa Cheppy ke rumah sakit di Boston, USA, dengan biaya pribadi Pak Harto.

Cheppy mendapat mukjizat, matanya dapat melihat kembali. Itulah perhatian besar Pak Harto.
Menjelang akhir hidupnya, saya ingat suatu ketika sedang membacakan Surat Yasin di dekat pembaringan Pak Harto. Tiba-tiba Pak Harto perlahan memanggil saya kemudian mengucapkan, “Pizza.” Saya sempat bingung karena hari sudah malam. Namun, akhirnya pizza permintaan Pak Harto bisa didapatkan. Kami makan pizza bersama dan ternyata itulah kenangan terakhir dengan Pak Harto. Mungkin sebenarnya Pak Harto menyampaikan kata “pisah” —perlahan-lahan— tetapi kami menangkapnya “pizza”.

Penuturan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno sebagaimana dikutip dari Buku “Pak Harto The Untold Stories”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno pernah menjadi Pangdam Jaya. Sesudah menjabat Panglima ABRI (1988-1992), ia dipercaya menjadi Wakil Presiden (1993-1998). Lahir pada tahun 1935 di Surabaya, Try Sutrisno menjadi salah satu penerima tongkat estafet regenerasi dari angkatan ‘45. Bapak tuju anak ini mengenal Pak Harto sejak tahun 1961, ketika Operasi Pembebasan Irian Barat digelar.

Kisah Munir dan Sebuah Koper

Pahlawan Pembela Hak Azasi Manusia (HAM) Indonesia itu bernama Munir Said Talib, lebih dikenal dengan Munir saja. Hampir seluruh kalangan pasti kenal tokoh fenomenal bernasib malang ini. Bertubuh sedang, tidak begitu tinggi dibanding rata-rata tinggi orang Indonesia, tetapi prestasi kerja, dedikasi dan pengorbanannya jauh melampaui tokoh aktivis LSM mana pun sepanjang sejarah Indonesia.

Pria yang akrab disapa Cak Munir itu sudah menggeluti aktivitas keberpihakan pada kaum marginal yang terpinggirkan, sejak masih mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Kisah hidup Cak Munir semasa mahasiswa di Malang tak pernah hilang dari ingatan para aktivis yang pernah mengenalnya.

Karir Munir dalam membela keadilan kian intensif begitu ia menjadi penasihat pembela hukum di LBH Surabaya. Siapapun aktivis HAM dan pembela hukum di Surabaya dan sekitarnya bisa dipastikan mengenal Munir di awal dekade ’90-an.

Selain giat membela hak-hak buruh, nelayan dan tani, Munir aktif menulis di berbagai media massa. Ia kerap mengisi diskusi dan seminar membagi pemikiran dan pandangannya yang sangat jernih seputar isu pelanggaran HAM dan perjuangan membela korban pelanggaran HAM.

Sudah bukan rahasia lagi, kegiatan LBH Surabaya serta aktivitas Munir pun selalu dalam pemantauan aparat keamanan. Suatu ketika di tahun 1993, Cak Munir bersama rekan-rekannya di LBH harus menghadapi kecurigaan aparat, lantaran aksi protes para buruh kian meningkat usai kematian aktivis buruh Marsinah di Sidoarjo.

Pangkal kecurigaan aparat berasal dari diskusi-diskusi yang kerap digelar di kantor LBH  Jalan Kidal, Kota Surabaya. Namun, aparat kesulitan membuktikan kecurigaan tersebut sebagai aktivitas yang melanggar hukum.

 

Keberadaan Tim Lain Di Luar Tim Mawar Kopassus

Aktivitas Cak Munir bertambah saat ditarik bergabung dengan Kantor LBH Jakarta. Munir kian tenggelam dalam aktivitas pergerakan sejak di LBH Jakarta, terlebih setelah peristiwa penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Jakarta pada 27 Juli 1996 dan kasus-kasus pelanggaran HAM terus bermunculan.

Dalam melakukan pembelaan, Cak Munir kerap melakukan penelusuran dan riset. Dari riset ini, banyak fakta baru yang diungkap Cak Munir. Seperti riset lapangan Cak Munir terhadap kasus penculikan sejumlah aktivis mahasiswa pada tahun 1998 menjelang Sidang Umum MPR.

Pernyataan Munir yang termuat di Harian Kompas pada 23 Desember 1998 menyebut indikasi keterlibatan aktor-aktor lain dalam penculikan para aktivis tersebut. Lebih jauh Munir berhasil mengungkap otak pelaku atau dalang penculikan terhadap 14 orang di luar sembilan aktivis korban penculikan Tim Mawar Kopassus.

“Ada tim lain atau tim kedua yang menjadi pelaku penculikan dan penghilangan 14 orang selain 9 orang oleh Tim Mawar,” ungkap Munir pada suatu diskusi.

Munir mengikuti secara seksama proses peradilan militer terhadap personil Tim Mawar Kopassus. Dari pengamatannya yang kritis, Munir berpendapat ada upaya untuk melokalisir tanggungjawab kasus penculikan tersebut, dan ada upaya melempar tanggung jawab hilangnya 14 korban lain kepada Tim Mawar yang sama sekali bukan pelaku penculikan kedua. Meski Munir sangat mengutuk tindakan penculikan oleh Tim Mawar terhadap sembilan aktivis, namun Munir tetap dapat berpikir jernih dengan melihat ada tim lain, di luar Tim Mawar yang menjadi pelaku penculikan dan penghilangan 14 orang pada tahun 1998.

Secara gamblang Munir menjelaskan panjang lebar mengenai perbedaan seputar modus operandi, target sasaran, waktu dan periode kejadian dan lain-lain, yang dia temukan pada dua kasus penculikan tersebut.

“Tim Mawar Kopassus menjadikan para aktivis mahasiswa sosialis komunis sebagai target operasi penculikan. Jumlah korban sembilan orang dan semua dikembalikan bebas dalam keadaan hidup. Waktu kejadian penculikan adalah sebulan sebelum SU MPR hingga sebulan setelah SU MPR 1998. Motif penculikan Tim Mawar adalah untuk pengaman selama berlangsung SU MPR 1-11 Maret 1998,” ujar Munir mengungkap hasil penelitiannya.

Munir memaparkan temuan penting tentang operasi penculikan Tim Mawar dan operasi penculikan di luar Tim Mawar. Bertolak belakang dengan Tim Mawar, Tim Kedua ini tidak harus aktivis mahasiswa sebagai sasaran atau target penculikan.

Terbukti ke-14 orang korban penculikan Tim Kedua ini berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Perbedaan latar belakang korban penculikan dan perbedaan pelaku penculikan menyebabkan perbedaan pada perlakuan penculik terhadap korban. Jika kesembilan orang korban penculikan Tim Mawar dibebaskan dalam keadaan hidup, sedangkan keempatbelas orang korban penculikan Tim Kedua sampai hari ini tidak diketahui nasibnya. Diduga kuat semua korban sudah meninggal.

Temuan Munir ini sangat mengejutkan. Walau masih beredar di kalangan terbatas, hasil penelitian Munir dipastikan sampai ke telinga pihak-pihak tertentu yang menjadi pelaku atau otak pelaku penculikan dan penghilangan nyawa 14 orang pada tahun 1998. Kekhawatiran para pihak yang terkait dengan Tim Kedua semakin memuncak mana kala Munir mulai mengungkap motif Tim Kedua melakukan penculikan yang dipastikan Munir sebagai fitnah untuk menjatuhkan Prabowo, Pak Harto, Kopassus dan TNI – AD.

 

Skandal ‘Penghilangan’ Theys

Kasus penghilangan paksa lainnya yang menarik perhatian Munir adalah tewasnya Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay pada 10 November 2001. Theys merupakan sosok yang sangat dihormati di Papua. Ia memerjuangkan hak-hak rakyat Papua. Sebagai ketua organisasi yang disegani, Theys mempunyai jejaring kerja yang bagus pada organisasi lainnya.

Ketika Theys mendadak tewas di Muara Tami, Jayapura, kabar pun cepat menyebar. Munir menepis dugaan Theys dibunuh karena urusan bisnis (Tempo, 18/4/2002). Sebaliknya, Munir justru melihat ada kepentingan lain dibalik penghilangan nyawa Theys. Kelak dikemudian hari, setelah Munir tewas diracun, dalam kesaksian di persidangan kasus pembunuhan Munir dengan terdakwa bekas Deputi V BIN Muchdi Pr di PN Jakarta Selatan pada 16 September 2008, istri Munir, Suciwati, menunjukkan proposal tesis (Detik, 16/9/2008). Proposal itu menukil tema sangat sensitif dalam pelaksanaan HAM di Indonesia dan bakal diuji dalam forum akademis di Universitas Utrecht Belanda.

Sebagai aktivis Kontras, Munir tentu mencermati seksama proses pemeriksaan dalam kasus pembunuhan Theys di Papua itu. Sejumlah perwira Kopassus sedang diperiksa Puspom TNI, meski sempat tersendat-sendat, tetapi pemeriksaan jalan terus. Laporan harian The Jakarta Post pada 27 Juli 2002 menyebut sebuah surat dari seorang purnawirawan bernama Agus Zihof kepada Kepala Staf TNI-AD Jenderal Ryamizard Ryacudu. Agus adalah ayah Kapten Rianaldo, salah seorang perwira terperiksa. Dalam suratnya, Agus menyatakan putranya telah ditekan menantu Kepala BIN saat itu Abdul Makhmud Hendropriyono (AM Hendropriyono), yaitu Mayor Andika Perkasa, agar mengakui pembunuhan terhadap Theys.

The Jakarta Post bahkan menuliskan, Mayor Andika Perkasa mengiming-iming sebuah jabatan kelak kepada Rianaldo di jajaran BIN. Sayangnya, Komandan Puspom TNI Brigjen Hendardji Supandji saat itu menegaskan tidak akan menanyakan kebenaran laporan Agus Zihof itu kepada Andika Perkasa.

Sementara itu, nama Andika Perkasa rupanya juga mencuat ke publik dari pengakuan Muchyar Yara dalam kasus penangkapan teroris Umar Faruq pada 5 Juni 2002 di Masjid Jami’ Bogor (Majalah TEMPO Edisi 25 November – 1 Desember 2002, hal.69-87).

 

Penangkapan Faruq diduga kuat melibatkan operasi CIA di Indonesia. Laporan dari situs Open Society tahun 2013 melansir program penangkapan terduga teroris yang dikomandani CIA pada 2002. Untuk Indonesia, tulis laporan tersebut kembali menyebut keterlibatan Kepala BIN saat itu, AM Hendropriyono dalam program ini.

 

Kiprah Para Jenderal Merah Binaan Moerdani

Abdul Makhmud Hendropriyono menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional dari 9 Agustus 2001 – 8 Desember 2004. Pria yang akrab disapa Hendropriyono itu merupakan putra pasangan Nurrina dan Raden Mas Wahyani Mangkuprabowo. Meskipun Nurrina berasal dari Kalimantan Selatan, tetapi ia bertemu jodoh dengan seorang ningrat dari Yogyakarta, kota kelahiran Hendropriyono. Namun, Hendropriyono justru menjalani pendidikan formal di Kota Jakarta.

Hendropriyono merupakan anak ketiga dari pasangan Nurrina-RM Wahyani Mangkuprabowo. Ada enam saudara kandung dari Hendropriyono, yakni Susetyo Prabowohadi (menikah dengan Endang Suheni, pasangan ini sudah meninggal, Endang meninggal pada 21 Maret 2013), Setioadji, Aryono Setyo Prabowo, Ratna Siti Sundari, Sri Haerulia Priswati dan Djati Nuswanto.

Dalam situs PT Rekayasa Industri (PT Rekind) yang berkantor di Jakarta terdapat nama Aryono Susetyo Prabowo, yang ikut hadir dalam penandatanganan memorandum kesepahaman (MoU) antara PT Rekind dan Iranian Offshore Engineering and Construction Company (IOEC) pada 15 November 2007.

IOEC merupakan perusahaan konstruksi asal Iran. Dan si bungsu Djati Nuswanto kini bergabung dengan Hendropriyono Corporation Indonesia yang berlokasi di Gedung Artha Graha Jakarta.

Dari hasil pernikahannya dengan Endang Sari Hartati, Hendropriyono dikaruniai tiga anak. Mereka adalah Diah Erwiani Hendropriyono, Roni Hendropriyono dan Diaz Hendropriyono.

Si sulung Diah Erwiani kemudian menikah dengan Andika Perkasa, perwira Kopassus yang kini berpangkat Brigjen dan menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI-AD.

Pasangan itu kemudian memperoleh buah hati bernama Wiratama Akbar Perkasa. Belakangan, nama Diaz dan Andika banyak diekspos media massa terkait ramainya pemberitaan seputar pilpres dan isu Babinsa. Panglima TNI Jenderal Moeldoko tampak berseberangan dengan rilis atas nama Brigjen Andika Perkasa dalam situs resmi TNI AD.

Dalam situs tertanggal 8 Juni 2014 itu, Brigjen Andika menulis institusi TNI AD sudah melakukan pengusutan dan menetapkan Koptu Rusfandi dan Kapten Saliman dari Koramil Gambir telah melakukan pelanggaran disiplin.

 

Padahal, ketentuan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bappilu). Bukan menjadi kewenangan TNI-AD.

Akibatnya, rilis yang diunggah Brigjen Andika dan ditulis ulang sejumlah media massa itu bisa menimbulkan penafsiran, Babinsa memang bersalah serta tak netral. Namun, hanya berselang dua jam setelah rilis itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menggelar jumpa pers dan menyatakan Bappilu telah menegaskan TNI masih netral.

Peneliti Center For Democracy and Sosial Justice Studies (CeDSoS) Umar Abduh menyatakan, masih ada hubungan kuat antara Hendropriyono dan Andika Perkasa (rmol.com, 10/6/2014). Namun, ketika diwawancara Gatranews (10/6/2014), Brigjen Andika enggan menanggapi soal hubungannya dengan AM Hendropriyono.

Para aktivis HAM di Indonesia tentu tidak akan pernah lupa pada aktivitas intelijen Hendropriyono sepanjang Orde Baru berkuasa. Khususnya dalam tragedi berdarah Talangsari, Lampung, pada 7 Februari 1989. Ketika itu, Hendropriyono menjabat sebagai Komandan Resor Militer 043/Garuda Hitam Lampung.

 

Pembantaian di Talangsari itu tak bisa terliput media massa, karena akses ke lokasi seusai peristiwa sangat sulit. Para insan pers lebih diarahkan sesuai petunjuk Danrem saat itu, yang memberikan informasi sesuai selera penguasa. Keterangan Hendropriyono menjadi satu-satunya informasi tentang peristiwa Talangsari. Peristiwa itu membuat nama Hendropriyono justru melambung, naik pangkat jadi Brigjen dan ia masuk ke lingkungan Badan Intelijen Strategis (Bais) ABRI, menempati posisi sebagai Direktur D (penggalangan).

 

Hubungan Benny Moerdani dengan Hendropriyono tentu sangat akrab. Hal ini terungkap dari memoar politik Jusuf Wanandi berjudul ‘Menyibak Tabir Orde Baru’ (Februari 2014). Sekitar tahun 1993, menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, pada 2-6 Desember 1993, Benny Moerdani diam-diam mendorong Hendropriyono dan Agum Gumelar agar mengawal Megawati supaya terpilih.

 

Baik Hendropriyono maupun Agum Gumelar sebenarnya harus mengikuti jalur komando di bawah Kepala Bais Mayjen Arie Sudewo. Namun entah mengapa, keduanya justru lebih mendengarkan instruksi Benny Moerdani. Brigjen Agum Gumelar yang pernah menjadi ajudan Ali Moertopo berada di Direktorat A (Keamanan Dalam Negeri) Bais, sedangkan pada saat yang sama Hendropriyono berada di Direktorat penggalangan.

 

Kerja tandem dua jenderal intelijen itu pun akhirnya terbukti berhasil mendorong Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI tahun 1993, menggulingkan Soerjadi yang didukung pemerintah. Para aktivis PDI waktu itu tak ada yang berani memprotes penggalangan yang dilakukan dua jenderal ini, termasuk ketika pemerintah kemudian menggelar kongres di Medan pada Juni 1996.

 

Di bawah pemerintahan Megawati (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004), Hendropriyono kembali ke panggung politik. Ia ditunjuk sebagai kepala BIN. Selama masa pemerintahan Megawati ini, kelompok muslim acap gencar dicap sebagai ‘teroris’ dan ‘radikal’, meski tanpa bukti atau bukti minim. Berbagai sumber menyebutkan hubungan Hendropriyono dengan lembaga-lembaga intelijen Australia dan AS terjalin begitu erat dan dekat. Tukar menukar informasi intelijen berlangsung tanpa diketahui publik, hingga kemudian mencuat berbagai rekayasa penangkapan yang mengikutsertakan elemen-elemen lembaga intelijen asing, seperti CIA.

 

Dalam sebuah acara di Hotel Satelit Surabaya sekitar awal tahun 2004, almarhum Munir sudah mengungkapkan sinyalemennya tentang rekayasa-rekayasa ini, meski ia belum memberikan gambaran utuh tentang hal itu. Sayangnya, Cak Munir sudah tiada, sedangkan publik kini layak bertanya, dimana gerangan isi koper Cak Munir yang berisi dokumen-dokumen untuk bahan penulisan tesis itu? Jawabannya masih harus menunggu keseriusan pemerintah Jokowi menuntaskan masalah pembunuhan Munir yang sudah terkatung-katung tak jelas selama 13 tahun.